Suku Dayak Akan Gunakan Caranya Sendiri Jika Edy Mulyadi Tidak Segera di tangkap

Suara Kapuas - Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) menyambangi Gedung DPR/MPR untuk mengadu ke wakil rakyat atas pernyataan Edy Mulyadi mengenai Kalimantan Timur yang diposisikan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara dengan kata yang tidak pantas.

“Menyikapi pernyataan Edy Mulyadi, mantan caleg gagal PKS dalam menyikapi pengesahan UU IKN beberapa waktu lalu dan menempatkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara Nusantara.

Baca Juga: Akibat Tidak Segera Ditangani, Seorang Pelajar Meninggal Dunia di Puskesmas Meliau

Dia menegasikan dengan sebutan kata-kata yang tidak pantas, tempat jin buang anak, tempat genderuwo, tempat monyet, menyinggung masyarakat,” ujar Lazarus Anggota DPR asal Kalimantan Barat yang didampingi Sekretaris Jenderal MADN, Yakobus Kumis, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

“Saya sebagai anggota DPR bersama Masyarakat Adat Dayak Nasional menyampaikan sikap pemuda Kalimantan, kami berharap aparat keamanan secepatnya mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu,” sambung Anggota Majelis Kehormatan MADN ini.

Baca Juga: Ini Harga Jaket Bomber Khas Dayak yang di Pakai Jokowi Saat Kunker keSintang

Ketua DPD PDIP Kalbar ini mengakui bahwa Edy Mulyadi memang sudah menyampaikan permintaan maaf, namun ia menilai bahwa dalam permintaan maaf itu penyampaiannya tidak sopan, bahkan yang menjelaskan adalah orang lain. Apalagi, Edy Mulyadi ini sering membuat kontroversi.

“Sudah berulang-ulang kali melakukan hal seperti ini, sudah berbuat salah kemudian minta maaf lalu selesai. Kali ini dia berurusan dengan masyarakat Kalimantan, kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja,” tegasnya dikutip dari okezone.com.

Baca Juga: Ketahuan Berselingkuh, Oknum Pastor di Kalbar di Laporkan ke Polisi

Oleh karena itu, Lazarus menegaskan, masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas sikap penghinaan yang disampaikan Edy Mulyadi.

Sebagai anggota DPR ia berharap, guna meredam sikap masyarakat Kalimantan lebih jauh, aparat kepolisian segera memproses laporan masyarakat terkait pernyataan Edy Mulyadi.

“Jangan sampai masyarakat Kalimantan menggunakan caranya sendiri karena anggap polisi atau penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” tukas Ketua Komisi V DPR ini.